PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah, maupun badan tertentu baik itu pemerintah maupun swasta berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Pengenaan penghasilan yang terutang PPh Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara:

• Dipungut Pembeli
• Dipungut Penjual
• Dibayar Pembeli.

PENGHASILAN TERUTANG PPH PASAL 22 DIPUNGUT OLEH PEMBELI

Penghasilan yang terutang PPh Pasal 22 yang pengenaanya dilakukan secara dipungut oleh pembeli adalah :

• Penjualan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun BUMN/BUMD
• Penjualan hasil pertanian.

Penjualan barang kepada bendahara pemerintah maupun BUMN/BUMD

Penjualan yang dilakukan rekanan kepada bendaharawan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk BUMN/BUMD, sudah dianggap sebagai objek PPh, yang pengenaannya sesuai PPh Pasal 22 UU PPh.

Besarnya penghasilan kotor yang diakui oleh rekanan adalah jumlah kotor setelah PPN (sesuai DPP) termasuk PPh Pasal 22 yang dipungut.

Contoh :     CV. Maju Arabun menjual komputer pada Kantor Pemkot dengan harga kotor termasuk PPN adalah sebesar Rp. 110.000.000

Berdasarkan transaksi tersebut, perhitungan penghasilan rekanan tersebut adlh

Penjualan Kotor                                                                           Rp. 110.000.000

PPN (10/110) x Rp. 110.000.000                                             Rp.    10.000.000 .

DPP                                                                                               Rp.  100.000.000

Penjualan Hasil Pertanian

Penjualan barang hasil pertanian kepada perusahaan industri maupun eksportir yang dilakukan selain oleh petani atau kelompok tani akan dipungut PPh Pasal 22. Besarnya penghasilan yang diakui oleh penjual adalah jumlah kotor tidak termasuk PPN, tetapi termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :      PT. Bopal membeli karet mentah dari pengepul senilai Rp. 110.000.000 termasuk PPN, Penghasilan yang diakui pengepul adalah :

Penjualan kotor                                                                            Rp. 110.000.000

PPN (10/100) x Rp. 110.000.000                                              Rp.   10.000.000 .

Penghasilan kotor                                                                        Rp. 100.000.000

PENGHASILAN TERUTANG PPH PASAL 22 DIPUNGUT OLEH PENJUAL

Penghasilan yang diakui oleh penjual industri tertentu pada saat dilakukan penjualan produk industri tertentu, pengenaan pajaknya dibebankan kepada pembeli. Penghasilan pada penjualan industri-industri tertentu yang akan terutang PPh Pasal 22 tersebut antara lain pada penjualan produk industri: semen, kertas, baja dan otomotif.

Penghasilan pada Penjualan Industri Semen

Penghasilan yang harus diakui oleh penjual (pabrikan) dalam pembelian industri semen oleh pabrikan kepada distributor atau agen adalah penghasilan kotor tanpa PPN, dan tidak termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :     PT. Rajawali Berkah menjual semen kepada PT. Nusa Makmur sebagai distributornya dengan harga jual termasuk PPN sebesar Rp. 220.000.000. Besarnya penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 22 adlh :

Penjualan kotor dengan PPN                                                      Rp. 220.000.000

PPN (10/100) x Rp. 220.000.000                                                Rp.   20.000.000

Penjualan kotor tanpa PPN                                                         Rp. 200.000.000

Penghasilan dari Penjualan Industri Kertas

Penghasilan yg harus diakui oleh penjual (pabrikan) dalam pembelian industri kertas oleh pabrikan kepada distributor atau agen adlh penghasilan kotor tanpa PPN, dan tdk termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :    PT. Layar Asri sebagai distributor kertas, membeli produk kertas sebesar Rp. 330.000.000 dari perusahaan PT. Argoder. Besarnya penghasilan yg menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 22 adlh :

                   Penjualan Kotor                                                                              Rp. 330.000.000

                   PPN (10/110) x Rp. 330.000.000                                                Rp.    30.000.000

                   Penjualan kotor setelah PPN                                                       Rp.  300.000.000

Penghasilan pada Penjualan Industri Otomotif

Penghasilan yang harus diakui oleh penjual sebagai pabrikan atau sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) serta sebagai importir umum dalam pembeliaan industri otomotif oleh distributor atau agen adalah penghasilan kotor tanpa PPN, dan tidak termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :      PT. Toyola sebagai distributor otomotif membeli produk Toyota sebesar Rp. 990.000.000 dari PT. Nova Indo sebagai ATPM Toyota. Besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah :

Penjualan kotor dengan PPN                                                      Rp. 990.000.000

PPN (10/110) x Rp.990.000.000                                               Rp.    90.000.000

Penjualan tanpa PPN                                                                   Rp. 900.000.000

PENGHASILAN YANG BERKAITAN PPH 22 DIBAYAR PEMBELI.

Penghasilan yang menjadi dasar PPh Pasal 22 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak saat melakukan transaksi adalah besarnya pembelian. Adapun  penghasilan yang muncul pada saat dilakukannya pembelian dengan terutang PPh Pasal 22 yang harus dibayar sendiri oleh pembeli adalah pada : Pembelian impor dan pembelian migas.

Penghasilan pada Pembelian Impor.

Importir yang melakukan impor barang sudah dianggap mempunyai penghasilan, sehingga atas penghasilan tersebut sudah terutang PPh Pasal 22. Besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 impor adalah nilai impor beserta pungutan yang melekat dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan.

Contoh :   PT. Pratama mendatangkan bahan baku obat dari belanda senilai 1.100 USD dan kurs pajak dari Menteri Keuangan pada saat itu adalah sebesar Rp. 10.000 per USD, sedangkan kurs bank berkaitan transaksi tersebut adalah Rp. 9.500. Penghasilan yang menjadi dasar pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

                   (100/110) x 1.100 USD x Rp. 10.000                                          = Rp. 10.000.000

Penghasilan Penjualan Migas Oleh Pertamina

Penghasilan yang harus diakui oleh PERTAMINA sebagai penjual dalam pembelian migas oleh agen PERTAMINA maupun swasta adalah penghasilan kotor tidak termasuk PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh penjual atas pembeli, sehingga PPh Pasal 22 tersebut merupakan milik pembeli, yaitu distributor atau agen, yang bersifat final untuk Pertamina dan tidak final untuk swasta.

• Bersifat  final untuk agen Pertamina sehingga penghasilannya tidak perlu diperhitungkan lagi dan PPh Pasal 22 nya tidak dikreditkan.
• Bersifat tidak final untuk swasta, sehingga penghasilannya perlu diperhitungkan lagi dan PPh Pasal 22nya dapat dikreditkan.

Contoh : PT. Makmur Sentosa (sebuah SPBU swasta) yang pada tahun 2008 telah membeli premium kepada Pertamina senilai Rp. 2.000.000.000. Penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 

PEMUNGUT DAN OBJEK PPh 22

Pemungut dan obyek pajak dalam hal ini adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
• PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
• Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
8. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
9. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 
10. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
11. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
12. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
• mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
• menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

TARIF PPH PASAL 22

1. Atas impor :
• yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
• non-API = 7,5% x nilai impor;
• yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
• Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
• Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
• Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
• Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
• Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.
7. Atas penjualan
• Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
• Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
• Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
• Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
• Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yg tdk memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Psl 22.

PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN PPH PASAL 22

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
• yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
• berupa kiriman hadiah;
• untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon

Read More

PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Tarif PPh Pasal 21 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

Penghasilan terutang PPh 21 dikenakan pada penghasilan yg diterima oleh:

• Pegawai Tetap
• Penerima Pensiunan Berkala
• Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau  jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp, 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah).
• Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

PEGAWAI TETAP

Pegawai Tetap dapat diilustrasikan adlh orang pribadi yang menerima/memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut secara langsung mengelola kegiatan perusahaan.

Penghasilan ini dapat dibedakan atas :

• Penghasilan Teratur
• Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan Teratur dari Pegawai Tetap

Penghasilan  yang diperoleh wajib pajak (pegawai tetap) secara teratur/rutin setiap bulan, berupa : Gaji, Upah, Honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi assuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

Contoh :    Sorta bekerja di perusahaan PT. Daya Kuat (DK) dengan gaji pokok bulanan. Gaji Januari 2015 diterima sebesar Rp. 3.500.000.- dan tunjangan kegiatan sebesar Rp. 1.200.000.

Berdasarkan data diatas, penghasilan kotor Sorta bulan Januari 2015 :

Gaji Pokok                                                               Rp. 3.500.000

Tunjangan Kegiatan                                               Rp. 1.200.000

Penghasilan Kotor                                                  Rp. 4.700.000

Penghasilan Tidak Teratur dari Pegawai Tetap

Penghasilan Tidak Teratur adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak secara tidak teratur bulanan, adapun berbagai penghasilan tidak teratur yang diterima pegawai tetap dapat berupa : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Tunjangan Cuti, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Tahun Baru, Bonus, Premi Tahunan, dan Penghasilan Sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap.

Contoh :    Pratono (tidak kawin) bekerja pada PT. Trima Jaya (TJ) dengan memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 3.700.000 dan tunjangan perumahan Rp. 1.000.000 sebulan. Pada bulan Oktober menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000.

Penghasilan bulan Oktober 2015 dihitung sebagai berikut :

Penghasilan Teratur :

·         Gaji Pokok                                                                               Rp. 3.700.000

·         Tunjangan Perumahan                                                         Rp. 1.000.000

Gaji Kotor                                                                                 Rp. 4.700.000

Penghasilan Tidak Teratur

·         Bonus                                                                                       Rp. 5.000.000

Jumlah Penghasilan                                                               Rp. 9.700.000

PEGAWAI TIDAK TETAP

Pegawai tidak tetap atau sering disebut tenaga lepas adalah orang pribadi yang hanya menerima imbalan apabila orang yang bersangkutan bekerja. Penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap dapat berupa : Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, dan penghasilan lainnya yang tidak teratur.

Contoh :   Bahrudin (tidak menikah) bekerja sebagai tenaga pemasang CCTV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan jumlah unit/satuan yang siap dipasang adalah Rp. 250.000 per setiap pemasangan CCTV dan dibayarkan tiap minggu. Rata-rata seminggu ia mampu memasang 5 unit CCTV, sebulan 20 unit CCTV Penghasilan Bahrudin dalam sebulan adalah : 20 x Rp. 250.000. = Rp. 5.000.000

PENERIMA PENSIUN

Penerima pensiun biasa kita defenisikan adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. Penghasilan yang diterima penerima pensiun dapat dibedakan menjadi :

·         Penerimaan Teratur

·         Penerimaan Tidak Teratur

Penerimaan Teratur dari Penerima Pensiun

Penerimaan teratur dari penerima pensiun adalah penerimaan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur bulanan seperti uang pensiun.

Contoh :    Musali berstatus kawin, dengan 3 orang anak yang masih tanggungannya, pada bulan Juni 2015 mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan, dengan pensiun pokok sebesar Rp. 3.000.000.- dan tunjangan istri serta anak sebesar Rp. 750.000 dari Dana Pensiun Abdi Bakat.

Penghasilan teratur dari pensiun bulan Juni 2015 dari Musali adalah :

Pensiun pokok                                                                                Rp. 3.000.000

Tunjangan Istri dan Anak                                                             Rp.    750.000

Penerimaan pensiun kotor                                                           Rp. 3.750.000

Penerimaan Tidak Teratur dari Penerima Pensiun

Penerima tidak teratur dari penerima pensiun adalah yang diperoleh penerima pensiun secara tidak teratur bulanan, seperti jasa produksi, tantiem, uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.

Contoh :   Karlo bekerja pada PT. Potama. Pada tanggal 1 Januari 2015 ia berhenti bekerja karena pensiun. Pada bulan maret 2015 Karlo menerima jasa produksi tahun 2015 pada perusahaan tersebut sebesar Rp. 30.000.000. Besarnya penghasilan atas jasa produksi tidak perlu digabungkan dengan penghasilan pensiun secara berkala, sehingga penghasilan yang diperhitungkan PPh Pasal 21 atas jasa produksi sebesar Rp. 30.000.000 dihitung sendiri.

BUKAN PEGAWAI

Perseorangan yang bukan pegawai, lebih kepada tenaga ahli atau sebagai pemberi berbagai jasa, yang dilakukan atas suatu kegiatan pada Wajib Pajak (seperti : badan pemerintah, swasta, organisasi termasuk international, orang pribadi dan lainnya) dan mendapatkan imbalan berupa penghasilan bagi si pemberi jasa.

Termasuk penghasilan yang didapat dari suatu kegiatan yakni keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan,pertunjukan dan olahraga. Berbagai penghasilan yang memungkinkan didapatkan pada suatu kegiatan antara lain dapat berupa : honorarium, hadiah, atau penghargaan, komisi, dan berbagai bentu penghasilan sejenis.

Contoh :    Pada bulan Maret 2015, Rahel menerima honorarium sebesar Rp. 10.000.000 dari PT. UKA sebagai imbalan sebagai jasa manajemen yang dilakukannya. Penghasilan yg diperhitungkan PPh Pasal 21 adl hanya atas honorarium tersebut sebesar Rp. 10.000.000

" Peraturan DJP PER-32/PJ/2015 yang telah diubah menjadi PER-16/PJ/2016 "

Read More

PP 46 Tahun 2013

Peraturan yang diberlakukan guna mempermudah wajib pajak dalam perhitungan besarnya pajak terutang, PP 46 Tahun 2013 ini bersifat final yang dipungut 1% dari peredaran bruto. 

Adapun kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PP 46 Tahun 2013 yakni :

1. WP Orang Pribadi atau WP Badan tapi tidak termasuk BUT; dan
2. Menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 Milyar. 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014, tujuannya memberikan penegasan atas kriteria WP yang dapat memanfaatkan PP 46 Tahun 2013 bahwa : peredaran bruto ini ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari  usaha cabang, tdk termasuk peredaran bruto dari :

1. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
3. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dgn ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Point (1) diatas :

(Penjelasan pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013 dan pasal 2 ayat (3) PMK 107/PMK.011/2013)

1. Tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas, yg terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Agen iklan;
7. Pengawas atau pengelola proyek;
8. Perantara;
9. Petugas penjaja barang dagangan;
10.  Agen asuransi; dan
11. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau penjualan langsung (dirrect selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Tidak termasuk WP OP  yang atas penghasilannya dikenai PPh Final 1 % ini adalah :

WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yg dalam usahanya :

• Menggunakan sarana atau prasarana yg dapat dibongkar pasang, baik yg menetap maupun yg tidak menetap; dan
• Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yg tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Jadi terhadap WP OP yg melakukan kegiatan usaha perdagangan dan /atau jasa melalui suatu tempat yg dapat dibongkar pasang, termasuk yg menggunakan gerobak, dan menggunakan tempat untuk kepentingan umum yg menurut perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya  atas penghasilannya tidak dikenai PPh yg bersifat final berdasarkan ketentuan PP ini. 

 Tidak termasuk WP Badan yg atas penghasilannya dikenai PPh Final  1% adalah :

•  WP badan yg belum beroperasi secara komersial; atau
• WP badan yg dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

Wajib Pajak ini dikenai PPh berdasarkan tarif umum Undang-undang PPh  sampai dengan jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi secara komersial. 

Dalam hal jangka waktu 1 tahun melewati tahun pajak yg bersangkutan ketentuan pengenaan Pph berdasarkan tarif umum UU PPh berlaku sd akhir tahun pajak berikutnya. 

Catatan :

(Pasal 5 dan 6 PP 46 Th 2013)

• Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yg dikenai PPh yg bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, misalnya  penghasilan dari jasa konstruksi yg pengenaan pajaknya diatur dg PP tersendiri. 
• Atas penghasilan selain dari usaha sbgmn dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yg diterima atau diperoleh WP, dikenai PPh berdasarkan ketentuan UU PPh.

Read More

Sanksi Tidak Melapor SPT Badan

Setiap badan usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Badan, baik itu SPT Masa (yaitu: SPT Masa PPh dan SPT Masa PPN) maupun SPT Tahunan. Jika badan usaha tersebut tidak melaporkan SPT Badan maka badan usaha tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.

Keterlambatan atau tidak melapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), badan usaha tersebut akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500 ribu, sedangkan untuk keterlambatan atau tidak melapor SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh), maka dikenakan sanksi administratif Rp 100 ribu (Sesuai Pasal 7 ayat 1 UU KUP)

Sanksi administrasi dengan nilai yang lebih besar akan diberikan bagi Wajib Pajak Badan yang terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan. Denda lapornya adalah Rp 1 juta dan SPT ini harus dilaporkan maksimal empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bulan April. (Sesuai Pasal 7 ayat 1 UU KUP)

Untuk Batas maksimal pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya, sedangkan SPT Masa PPh dilaporkan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya (Sesuai Pasal 3 ayat 3 UU KUP)

Selain sanksi di atas, terdapat pula sanksi bunga. Jika telat membayar dan melapor bunganya sebesar 2% setiap bulannya untuk masa pajak. Anda akan menerima sanksi tersebut dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (Pasal 9 ayat 2a UU KUP)

Sanksi Kurungan : seperti tercantum dalam Pasal 39 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak juga dapat dipenjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun jika sengaja atau lalai menyerahkan SPT Pajak dan mengisi informasi palsu pada formulir SPT Pajak.

Read More