PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi atau lembaga pemerintah, maupun badan tertentu baik itu pemerintah maupun swasta berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Pengenaan penghasilan yang terutang PPh Pasal 22 dapat dilakukan dengan cara:

• Dipungut Pembeli
• Dipungut Penjual
• Dibayar Pembeli.

PENGHASILAN TERUTANG PPH PASAL 22 DIPUNGUT OLEH PEMBELI

Penghasilan yang terutang PPh Pasal 22 yang pengenaanya dilakukan secara dipungut oleh pembeli adalah :

• Penjualan barang kepada bendaharawan pemerintah maupun BUMN/BUMD
• Penjualan hasil pertanian.

Penjualan barang kepada bendahara pemerintah maupun BUMN/BUMD

Penjualan yang dilakukan rekanan kepada bendaharawan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk BUMN/BUMD, sudah dianggap sebagai objek PPh, yang pengenaannya sesuai PPh Pasal 22 UU PPh.

Besarnya penghasilan kotor yang diakui oleh rekanan adalah jumlah kotor setelah PPN (sesuai DPP) termasuk PPh Pasal 22 yang dipungut.

Contoh :     CV. Maju Arabun menjual komputer pada Kantor Pemkot dengan harga kotor termasuk PPN adalah sebesar Rp. 110.000.000

Berdasarkan transaksi tersebut, perhitungan penghasilan rekanan tersebut adlh

Penjualan Kotor                                                                           Rp. 110.000.000

PPN (10/110) x Rp. 110.000.000                                             Rp.    10.000.000 .

DPP                                                                                               Rp.  100.000.000

Penjualan Hasil Pertanian

Penjualan barang hasil pertanian kepada perusahaan industri maupun eksportir yang dilakukan selain oleh petani atau kelompok tani akan dipungut PPh Pasal 22. Besarnya penghasilan yang diakui oleh penjual adalah jumlah kotor tidak termasuk PPN, tetapi termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :      PT. Bopal membeli karet mentah dari pengepul senilai Rp. 110.000.000 termasuk PPN, Penghasilan yang diakui pengepul adalah :

Penjualan kotor                                                                            Rp. 110.000.000

PPN (10/100) x Rp. 110.000.000                                              Rp.   10.000.000 .

Penghasilan kotor                                                                        Rp. 100.000.000

PENGHASILAN TERUTANG PPH PASAL 22 DIPUNGUT OLEH PENJUAL

Penghasilan yang diakui oleh penjual industri tertentu pada saat dilakukan penjualan produk industri tertentu, pengenaan pajaknya dibebankan kepada pembeli. Penghasilan pada penjualan industri-industri tertentu yang akan terutang PPh Pasal 22 tersebut antara lain pada penjualan produk industri: semen, kertas, baja dan otomotif.

Penghasilan pada Penjualan Industri Semen

Penghasilan yang harus diakui oleh penjual (pabrikan) dalam pembelian industri semen oleh pabrikan kepada distributor atau agen adalah penghasilan kotor tanpa PPN, dan tidak termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :     PT. Rajawali Berkah menjual semen kepada PT. Nusa Makmur sebagai distributornya dengan harga jual termasuk PPN sebesar Rp. 220.000.000. Besarnya penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 22 adlh :

Penjualan kotor dengan PPN                                                      Rp. 220.000.000

PPN (10/100) x Rp. 220.000.000                                                Rp.   20.000.000

Penjualan kotor tanpa PPN                                                         Rp. 200.000.000

Penghasilan dari Penjualan Industri Kertas

Penghasilan yg harus diakui oleh penjual (pabrikan) dalam pembelian industri kertas oleh pabrikan kepada distributor atau agen adlh penghasilan kotor tanpa PPN, dan tdk termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :    PT. Layar Asri sebagai distributor kertas, membeli produk kertas sebesar Rp. 330.000.000 dari perusahaan PT. Argoder. Besarnya penghasilan yg menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 22 adlh :

                   Penjualan Kotor                                                                              Rp. 330.000.000

                   PPN (10/110) x Rp. 330.000.000                                                Rp.    30.000.000

                   Penjualan kotor setelah PPN                                                       Rp.  300.000.000

Penghasilan pada Penjualan Industri Otomotif

Penghasilan yang harus diakui oleh penjual sebagai pabrikan atau sebagai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), APM (Agen Pemegang Merek) serta sebagai importir umum dalam pembeliaan industri otomotif oleh distributor atau agen adalah penghasilan kotor tanpa PPN, dan tidak termasuk PPh Pasal 22.

Contoh :      PT. Toyola sebagai distributor otomotif membeli produk Toyota sebesar Rp. 990.000.000 dari PT. Nova Indo sebagai ATPM Toyota. Besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah :

Penjualan kotor dengan PPN                                                      Rp. 990.000.000

PPN (10/110) x Rp.990.000.000                                               Rp.    90.000.000

Penjualan tanpa PPN                                                                   Rp. 900.000.000

PENGHASILAN YANG BERKAITAN PPH 22 DIBAYAR PEMBELI.

Penghasilan yang menjadi dasar PPh Pasal 22 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak saat melakukan transaksi adalah besarnya pembelian. Adapun  penghasilan yang muncul pada saat dilakukannya pembelian dengan terutang PPh Pasal 22 yang harus dibayar sendiri oleh pembeli adalah pada : Pembelian impor dan pembelian migas.

Penghasilan pada Pembelian Impor.

Importir yang melakukan impor barang sudah dianggap mempunyai penghasilan, sehingga atas penghasilan tersebut sudah terutang PPh Pasal 22. Besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 impor adalah nilai impor beserta pungutan yang melekat dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan.

Contoh :   PT. Pratama mendatangkan bahan baku obat dari belanda senilai 1.100 USD dan kurs pajak dari Menteri Keuangan pada saat itu adalah sebesar Rp. 10.000 per USD, sedangkan kurs bank berkaitan transaksi tersebut adalah Rp. 9.500. Penghasilan yang menjadi dasar pemungutan PPh Pasal 22 adalah :

                   (100/110) x 1.100 USD x Rp. 10.000                                          = Rp. 10.000.000

Penghasilan Penjualan Migas Oleh Pertamina

Penghasilan yang harus diakui oleh PERTAMINA sebagai penjual dalam pembelian migas oleh agen PERTAMINA maupun swasta adalah penghasilan kotor tidak termasuk PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh penjual atas pembeli, sehingga PPh Pasal 22 tersebut merupakan milik pembeli, yaitu distributor atau agen, yang bersifat final untuk Pertamina dan tidak final untuk swasta.

• Bersifat  final untuk agen Pertamina sehingga penghasilannya tidak perlu diperhitungkan lagi dan PPh Pasal 22 nya tidak dikreditkan.
• Bersifat tidak final untuk swasta, sehingga penghasilannya perlu diperhitungkan lagi dan PPh Pasal 22nya dapat dikreditkan.

Contoh : PT. Makmur Sentosa (sebuah SPBU swasta) yang pada tahun 2008 telah membeli premium kepada Pertamina senilai Rp. 2.000.000.000. Penghasilan yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 22 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 

PEMUNGUT DAN OBJEK PPh 22

Pemungut dan obyek pajak dalam hal ini adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
• PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
• Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
8. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
9. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 
10. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
11. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
12. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
• mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
• menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

TARIF PPH PASAL 22

1. Atas impor :
• yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor;
• non-API = 7,5% x nilai impor;
• yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
• Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
• Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
• Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
• Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
• Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = 0,5% x nilai impor.
7. Atas penjualan
• Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
• Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
• Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
• Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
• Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yg tdk memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Psl 22.

PENGECUALIAN PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN PPH PASAL 22

1. Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:
• yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimpornya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya;
• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973;
• berupa kiriman hadiah;
• untuk tujuan keilmuan.
3. Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
4. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon