Dasar Perpajakan

PPh Pasal 21

“Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”

Tarif PPh 21 dipotong dari Penghasilan Kena Pajak yang dibulatkan ke bawah dalam angka ribuan. Tarif PPh 21 terbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

Pajak Penghasilan PPh Psl 21 

PPh Pasal 22

“Pajak atas pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang”

Pajak Penghasilan PPh Psl 22

PPh Pasal 23

“Pajak atas penghasilan yang diterima dari penyerahan modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif tergantung objek PPh 23 tersebut, yakni tarif 15% dan tarif 2%.

Pajak Penghasilan PPh Psl 23

PPh Pasal 24

“PPh Pasal 24 pada dasarnya adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Sehingga, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia”

Batas Maximum Pajak Luar Negeri Yang Dapat Dikreditkan

Pajak Penghasilan PPh Psl 24

 

PPh Pasal 25

“PPh Pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun”

PPh Pasal 29

“PPh Pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh”

Kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 maret bagi WPOP dan 30 April bagi WPBadan setelah tahun pajak berakhir.

PPh Pasal 26

“PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima WP Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia”

Badan usaha apa pun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalti dan sejenisnya) kepada Wajib Pajak Luar Negeri, diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut. 

Tarif PPh 26

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

PPh Pasal 4 (2)

“Pemotongan PPh Pasal 24 ayat 2 bersifat final. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak dapat dikreditkan. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh final”

PPh Pasal 15

Untuk industri usaha tertentu, perhitungan tertentu diperlukan untuk menghitung laba bersih mereka, yang juga akan membantu menentukan penghasilan kena pajak mereka (Penghasilan Kena Pajak). Perhitungan ini disebut Norma Perhitungan Khusus” 

Industri bisnis ini, sebagaimana diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 15 (PPh Pasal 15) menurut UU Nomor 36 tahun 2008 adalah: perusahaan pelayaran; penerbangan internasional / penerbangan; perusahaan asuransi asing; perusahaan pengeboran minyak; dan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun-guna-serah 'build-operate-transfer', yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan lain-lain.